Rapat Koordinasi FLKS/LKSA Sekaresidenan Madiun Dalam Rangka Kolaborasi Pemberdayaan Lembaga Sosial
NGAWI, topiknews.co.id – Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (FLKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Karesidenan Madiun Pada Selasa (10/12/2024). Acara yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi, Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Budi Santoso, S,STP, M.M., serta perwakilan pengurus FLKS dan LKSA dari wilayah Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan dan Ngawi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Ngawi. Ia juga menekankan pentingnya forum koordinasi ini sebagai upaya meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial.
“Dengan adanya Rakor ini, kami berharap dapat menduplikasi kegiatan serupa sehingga pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan kontribusi nyata kepada lembaga-lembaga sosial. Selain itu, Rakor ini menjadi sarana untuk menyerap informasi dan berbagi pengalaman dari LKS/LKSA di wilayah lain, sehingga tidak perlu lagi melakukan studi banding yang memakan waktu dan biaya,” ujar Dwi Rianto Jatmiko.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi pengelolaan lembaga sosial untuk meningkatkan pemberdayaan, baik di tingkat lembaga maupun masyarakat. “Jika lembaga-lembaga sosial mampu memberdayakan diri, mereka akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pelayanan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Budi Santoso, S,STP, M.M., memberikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor. “Kami mengucapkan selamat berdiskusi dan berkoordinasi. Semoga forum ini menghasilkan solusi dan inovasi yang bermanfaat bagi pengelolaan FLKS dan LKSA,” katanya.
Ketua Forum FLKS/LKSA Kabupaten Ngawi, M. Fajar Cahyono, menyampaikan bahwa di Kabupaten Ngawi terdapat delapan LKSA yang terdata secara resmi. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih kepada lembaga-lembaga tersebut, terutama salah satunya dalam bentuk bantuan operasional (BOP).
“Bantuan operasional sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas lembaga-lembaga ini, sehingga mereka dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar M. Fajar Cahyono.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga sosial, sekaligus memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah. Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk menciptakan lembaga sosial yang lebih mandiri, berdaya, dan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.(GN).
