Pemerintahan

Penyampaian Pandangan Fraksi Terhadap RPJPD dan Raperda Bupati Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Malang, topiknews.co.id – Dilaksanakan di ruang sidang kantor DPRD Kabupaten Malang, Rabu (12/6/2024) dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati Malang tentang Sistem Pengolahan Limbah Domestik, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dan Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

    Dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Malang, para kepala dinas dan camat atau yang mewakili, serta perwakilan dari fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang.

    Secara garis besar, pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2025-2045 yang disampaikan oleh Ibu Wahyu, juru bicara DPRD pada rapat paripurna ini adalah apresiasi kepada Bupati Malang yang telah menyampaikan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Malang tahun 2025-2045.

    Wakil Bupati Malang Drs. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H., mewakili Bupati Malang dalam kegiatan kali ini menyampaikan sambutan dan menyampaikan paparannya, bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemkab  Malang dan DPRD Kabupaten Malang telah menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor : 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, dan Surat Bupati Malang kepada DPRD Kabupaten Malang tanggal 7 Juni 2024 Nomor : 100.3.3.2/5188/35.07.013/2024 perihal Penyampaian 3 (tiga) Raperda Kabupaten Malang, yang diantaranya berisi rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

    Selain Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

    Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu segera ditetapkan meskipun belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c dan huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana dalam keadaan tertentu dapat diajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

    Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah disepakati berdasarkan Berita Acara Persetujuan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Nomor: 100.3.3.2/306.1/35.07.013/2024 dan 100.3.3.2/2694/35.07.100/2024 tanggal 5 Juni 2024 antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang.

    3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah ;

    Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, yang berbunyi Perubahan Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

      Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, di Kabupaten Malang telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yang selama ini menjadi landasan pelaksanaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) tahun sejak diundangkan, terdapat beberapa dinamika di masyarakat maupun perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa hal sehubungan dengan dinamika sosial di masyarakat, yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum diantaranya ; maraknya penggunaan sound system dalam suatu kegiatan masyarakat, yang tidak hanya berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban, namun juga berpotensi merugikan secara materiil dan kesehatan; dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dalam hal terjadi pandemi penyakit menular, dimana kita ketahui pada saat pandemi terdapat beberapa tindakan masyarakat yang dapat berpotensi semakin meluasnya pandemi tersebut, misalnya tidak membatasi keramaian dan tidak menggunakan masker.

          Adapun beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan antara lain mengenai :

          1. Penambahan peran satuan pelindungan masyarakat dalam membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
          2. Penambahan norma terkait koordinasi dengan Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait, dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi;
          3. Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat, meliputi hal pokok yaitu, pembentukan satgas pelindungan masyarakat dan pembentukan satuan pelindungan masyarakat, yang pengaturan lebih rincinya diatur dalam Peraturan Bupati; dan
          4. Pelaporan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

          Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga sekaligus melestarikan sumber daya air dan fungsi lingkungan hidup, tentunya pengelolaan air limbah domestik menjadi urgensi yang perlu untuk dilakukan. Tujuannya yakni agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan dan kualitas derajat Kesehatan, yang mana hal tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.  Adapun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dimaksudkan untuk memenuhi kriteria Basic Regulatori yang harus dimiliki Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sanitasi layak dan sanitasi aman. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga sebagai syarat administrasi pengusulan dana melalui APBN.

          Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan dapat melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, serta mengendalikan pembuangan air limbah domestik sehingga derajat kesehatan masyarakat akan meningkat dan mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga dapat digunakan sebagai kesiapan Readiness Criteria untuk pendanaan APBN sehingga dapat menambah capaian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 yaitu sanitasi layak sebesar 90% dan sanitasi aman sebesar 15%.. (*)

          Related Articles

          Back to top button
          ×