Malang, topiknews.co.id – Penyelesaian perkara jual beli tanah di desa Peniwen, kecamatan Kromengan, kabupaten Malang kembali tertunda.
Seperti diberitakan sebelumnya di media ini, bahwa permasalahan jual beli tanah antara ahli waris Digdjohari dengan Sumanu, warga Ringinpitu, Peniwen sebagai pembeli tidak kunjung selesai, karena Pemerintah Desa Peniwen tidak memproses jual belinya dan diduga ada intervensi pihak lain.
Menurut kuasa hukum ahli waris Digdjohari, Didik Sumartono, S.H., M.H, mengatakan kepada awak media Senin (12/9/2022), jika kepala desa Peniwen tidak menepati janji lagi mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dalam penyelesaian permasalahan ini.
“Padahal minggu lalu sudah mengatakan kepada kami untuk musyawarah bersama pada hari Sabtu (10/9/2022) untuk segera proses jual beli,” ujarnya.
“Namun, sampai hari ini ingkar janji dan tidak ada kejelasan lagi, ada apa ini dengan kepala desa dan Pemdes Peniwen?” tambahnya.
Kepala Desa Peniwen Sih Utama saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (12/9/2022) mengatakan bahwa dari pihak ketiga yaitu Rudi tidak berkenan ikut diundang, maka dari itu pertemuan yang direncanakan ditunda lagi.
“Pihak dari Rudi tidak mau diajak pertemuan dan menunggu diputuskan dari pengadilan saja, untuk selanjutnya saya koordinasi dulu dengan carik,” tambahnya.
M. Isnadi, S.H., yang juga sebagai kuasa hukum ahli waris Digdjohari mengatakan apa yang dilakukan kepala desa Peniwen lucu dan tidak beralasan.
“Lucu, kenapa justru pemdes kalah dengan pihak Rudi yang secara hukum tidak ada keterkaitan dengan hal ini,” katanya.
Lanjut Isnaidi,” lebih lucu lagi kok nunggu proses pengadilan, lah kan pihak klien kita yang secara sah memiliki dan berhak menjual, kenapa pihak dia (Rudi, red) yang mencampuri?”
Terkait permasalahan di Peniwen, Azis Saiful, S.Sos, selaku Plt. Sekcam Kromengan memberikan tanggapan saat dihubungi melalui aplikasi whatsapp, bahwa dengan kondisi kesehatan kepala desa yang seperti itu, komunikasi memang agak sulit.
“Sebenarnya kepala desa Peniwen merupakan leadership yang punya kebijakan untuk menyelesaikan masalah apapun di desanya,” tambahnya. (hw).
